TANTANGAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENGHADAPI MASA DEPAN
INDONESIA DI ERA GLOBALISASI
Anis Mashdurohatun
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
E-mail: ulmiftah19@yahoo.com
Abstract
In essence, globalization is the best means for Muslims to introduce the culture and the teachings of
Islam to all corners of the world. Islamic economic challenges including the State that in fact many
Muslim population tends to use the capitalist system; In economics and politics in view of the Islamic
State is not strong so it is difficult to prove that the Islamic Economic System is superior to the
capitalist and socialist, and Among the experts was still disagreement on the definition Islamic
Economic System. Islamic Economy Facing Future In Indonesia in the Era of Globalization needs to
consider several factors, namely Mastery Technologies, Sharia-based SME Development, Keeping the
Sharia Economic Excellence, namely Islamic economic system, and also the prohibition of usury.
Keywords: islamic economic, globalization, capitalism
Abstrak
Pada hakikatnya globalisasi merupakan sarana terbaik bagi umat Islam untuk memperkenalkan
budaya dan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. tantangan ekonomi syariah diantaranya banyak
Negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis;Secara ekonomi
dan politik Negara Islam di pandang tidak kuat sehingga sulit untuk membuktikan bahwa Sistem
Perekonomian Islam lebih unggul daripada kapitalis dan sosialis;serta Diantara para ahli sendiri masih
silang pendapat tentang pengertian Sistem Perekonomian Islam. Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi
Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu Penguasaan
Teknologi, Pengembangan UKM berbasis Syariah, Menjaga Keunggulan Ekonomi Syariah, yaitu sistem
ekonomi syariah, dan juga pelarangan riba.
Kata kunci: ekonomi syariah, globalisasi, kapitalisme
Pendahuluan
Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah
terjadi sejak lama, masa perdagangan rempahrempah,
masa tanaman paksa (cultuur stelsel)
dan masa dimana modal swasta Belanda zaman
kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode
tersebut hasil bumi Indonesia sudah
sampai ke Eropah dan Amerika.1 Sebaliknya
impor tekstil dan barang-barang manufaktur.
1 Lihat antara lain Daniel Chirot,1986, Social Change in
The Modern Era , San Diego, New York: Harcourt Brace
Jovanovich, Inc hlm. 32-35; H.R.C. Wright,1961, East-
Indian Economic Problem of the Age of Cornwallis &
Raffles, London: Inzac and Company, Ltd., hlm. 16;
Robert Van Neil, 1964, ”The Function of Land Rent
Under the Cultivation Sistem in Java,” Journal of Asian
Studies 23, hlm. 359; dan R.E. Elson, 1984, Javanese
Peasants and the Colonial Sugar Industri, London:
Oxford University Press, hlm. 34-35.
betapapun sederhananya, telah berlangsung
lama.2
Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah
manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme3
sebagai sistem ekonomi internasional,
2 C.Fasseur,1986,” The Cultivation Sistem and Its Impact
on the Dutch Colonial Economy and the Indigenous
Society in Nineteenth Century Java,” dalam Two
Colonial Empires, ed, C.A, Bayly and D.H.A.Kolf,
Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, hlm.137.
3 Kapitalisme, menurut Weber, menuntut suatu tatanan
normatif dengan tingkat yang dapat diperhitungkan
(calculability atau predictability) secara akurat. Hasil
penelitian Weber terhadap sistem-sistem hukum yang
ada di zamannya, sampai pada kesimpulan bahwa hanya
hukum modern yang rasional atau memiliki rasionalitas
formal yang bersifat logis yang mampu memberikan
tingkat perhitungan yang dibutuhkan. Legalisme
atau pandangan yang menempatkan peraturan perundang-
undangan sebagai sumber hukum utama dan
terpenting, dipandang memberikan dukungan kepada
perkembangan kapitalisme dengan memberikan suasana
Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi 77
Seperti pada waktu yang lalu, untuk mengatasi
krisis, perusahaan multinasional mencari pasar
baru dan memaksimalkan keuntungan dengan
mengekspor modal dan reorganisasi struktur
produksi. Pada tahun 1950 an, investasi asing
memusatkan kegiatan penggalian sumber alam
dan bahan mentah untuk pabrik-pabriknya. Tiga
puluh tahun terakhir ini, perusahaan manufaktur
menyebar keseluruh dunia. Dengan pembagian
daerah operasi melampaui batas-batas
negara, perusahaan-perusahaan tak lagi memproduksi
seluruh produk disatu negara saja.
Manajemen diberbagai benua, penugasan
personel tidak lagi terikat pada bahasa, batas
negara dan kewarganegaraan.4
Pada masa lalu bisnis internasional hanya
dalam bentuk export import dan penanaman
modal. Kini transaksi menjadi beraneka ragam
dan rumit seperti kontrak pembuatan barang,
waralaba, imbal beli, “turnkey project,” alih
teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas
financial, dan lain-lain.5 Globalisasi menyebabkan
berkembangnya saling ketergantungan
pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur,
perdagangan, investasi melewati batasbatas
negara. meningkatkan intensitas persaingan.
Gejala ini dipercepat oleh kemajuan
komunikasi dan transportasi teknologi.6
yang stabil dan dapat diperhitungkan. (lihat David M.
Trubek, “Max Weber on Law and The Rise of Capitalisme”,
Winconsin Law Review, Vol 3, 1992, hlm.
- Lihat juga Francis Fukuyama, 2001, Kemenangan
Kapitalisme dan Demokrasi Liberal (Diterjemahkan dari
judul asli The End of History and The Last Man)a
Yogyakarta: Qalam, hlm. 406, 407; Anthony Giddens,
1986, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern (Suatu
analisis karya-karya Marx, Durkheim dan max Weber),
Jakarta: UI Press, hlm. 153,154. Lebih lanjut, menurut
Max Weber, jika hukum hendak difungsikan dalam
memfasilitasi kehidupan ekonomi, maka harus
diciptakan hukum yang memiliki beberapa karakteristik,
yakni: predictability,stability, fairness, education,
special ability of the lawyer. Lihat Thomas N. Frank,
“The New Development, Can American Law and Legal
Institution Help Developing Countries?”, Wisconsin Law
Review, 1989, hlm. 206.).
4 Richard C. Breeden,”The globalization of Law and
Business in the 1990s,” Wake Forest Law Review, vol.28
No.3 1993, hlm. 514.
5 S. Tamer Cavusgil, “Globalization of Markets and Its
Impact on Domestic Institutions.” Global Legal Studies
Journal, Vol 1, 1993, hlm. 83-86.
6 Jaqnes Delors,1995, ”The Future of Free Trade in
Europe and the World,” Fordham International Law
Journal. Vol. 18, h. 723.
Dampak dari globalisasi sangat kompleks,
meliputi liberalisasi dalam sistem perdagangan
dunia, peningkatan mobilitas tenaga kerja dan
modal, pembentukan blok perdagangan dan
penyebarluasan teknologi serta komunikasi.7
Kwakwa menyatakan bahwa efek terpenting
globalisasi adalah munculnya pergeseran
dari sistem ekonomi nasional yang berbedabeda,
ke arah ekonomi internasional dimana
produksi menjadi mendunia dan modal serta
uang bergerak secara cepat dan tidak terelakkan,
melintasi batas Negara-negara. Globalisasi
yang terjadi pada perusahaan dan pasar juga
menggerogoti hukum nasional, dan dalam kasus
tertentu dapat menyebabkan konflik antara
kebijakan nasional dan kepentingan internasional.
Sektor privat di wilayah internasional
(diwakili oleh perusahaan-perusahaan transnasional)
memainkan peran yang semakin signifikan
dalam penentuan kebijakan ekonomi
baik di tingkat nasional maupun global.
Santos menyatakan bahwa besarnya arus
import di negara-negara maju, serta aliran
investasi asing (Foreign Direct Investment) ke
negara-negara tersebut telah mengakibatkan
peningkatan ketidakmerataan pendapatan, kehilangan
pekerjaan dan rendahnya upah bagi
pekerja kurang terampil. Sedangkan di negaranegara
berkembang, globalisasi memberikan
legitimasi bagi internasional untuk menekan
Negara berkembang agar melakukan proses
penyesuaian dan restrukturisasi kebijakan dan
dengan demikian menerima hegemoni kapital
internasional dalam wilayah Negara.8
Kekhawatiran pada dampak globalisasi
ekonomi tersebut,telah memicu para aktivis
dunia melakukan aksi penentangan globalisasi
ekonomi dan liberalisasi perdagangan, karena
dikhawatirkan akan memperbesar kesenjangan
7 Dian Rosita, 2010, ”Kedaulatan Negara dalam Pembentukan
Hukum di Era Globalisasi ,”Jakarta; | http://
http://www.leip.or.id/. Baca juga Damianus J. Hali,
“Humanisme dan Peradaban Global”, Jurnal Hukum Pro
Justitia Vol. 26 No. 2 April 2008 FH Unpar Bandung,
hlm. 111-127; Victor Purba, “Peranan Hukum dalam
Global Kompetisi pada Era Globalisasi”, Majalah Hukum
Pro Justitia Tahun XII No. 2 April 1994 FH Unpar Bandung,
hlm. 56-62.
8 Kwakwa, Edward,2000,” Regulating The International
Economy, What Role For The State,” dalam Michael
Byers, hlm.217.
78 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011
ekonomi, yang justru menciptakan petaka kemanusiaan.
Pada sisi lain, berbagai pihak berharap
pula agar WTO yang beranggotakan 147
negara, akan mampu menjaga kepentingan anggotanya
dari negara-negara berkembang sebagaimana
ditegaskan dalam Putaran Doha,
Qatar, tahun 2001.
Putaran Doha menekankan perdagangan
dunia yang lebih berimbang dengan memberikan
akses lebih besar kepada negara-negara
berkembang. Sebab jika perdagangan dunia
berlangsung tidak seimbang, liberalisasi perdagangan
akan menciptakan malapetaka ekonomi
bagi negara-negara berkembang. Malapetaka
ekonomi yang dikhawatirkan itu dapat
saja terjadi, terutama karena kebanyakan negara
berkembang saat ini belum siap menghadapi
persaingan global. Perhatian pemerintah
Negara-negara berkembang saat ini masih
banyak tersedot ke berbagai persoalan dan kesulitan
domestik. Kendatipun terdapat kekhawatiran
bahwa liberalisasi perdagangan kurang
lebih merupakan bentuk imperialisme baru
(neoimperialism), dalam arti bahwa keterlibatan
negara-negara sedang berkembang dalam
aktivitas perdagangan bebas mengandung resiko
yang sangat besar, namun keharusan ikutserta
dalam dunia ekonomi global dan perdagangan
bebas merupakan sesuatu yang tidak
mungkin dihindarkan tanpa resiko terkucilkan
dalam percaturan kehidupan dunia. Sedangkan
Negara-negara maju dapat memaksakan pendapatnya
yang merugikan negara-negara berkembang,
sehingga muncul penilaian bahwa liberalisasi
perdagangan tidak lebih merupakan
bentuk penjajahan baru Negara-negara utara
atas negara-negara selatan. 9
Fenomena kebangkrutan perusahaan besar
di Amerika Serikat membuktikan bahwa mereka
hanya mengejar keuntungan dengan meng-
9 Dochak Latief, Perekonomian Indonesia Di Tengah
Liberalisasi Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi
Asia-Pasifik Abad-21, dalam Khudzaifah Dimyati & Kelik
Wardiono ed., 2004, Problema Globalisasi Perspektif
Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, Surakarta:
Muhammadiyah University Pers, hlm. 166. Lihat juga
Taryana Soenandar, “Perdagangan Bebas dan Harmonisasi
Hukum: Kajian atas Doktron “Lex Mercatoria”,
Jurnal Keadilan Vol. 1 No. 5 November-Desember 2001,
hlm. 1-4.
halalkan segala cara. Kasus Enron dan Arthur
Andersen, memanipulasi akuntansi laporan keuangan
untuk meningkatkan keuntungan, ternyata
berdampak pada kehancuran raksasa
tersebut.
Krisis ekonomi kapitalis telah terjadi berulangkali.
Dari Rusia sampai ke Venezuela dalam
kurun waktu 50 tahun terakhir ini, menyebabkan
penderitaan ekonomi, pendapatan menurun,
kelaparan, kerusuhan, dan meningkatnya
kriminalitas. Bila diperhatikan visi ekonomi
kapitalis ternyata lebih mengutamakan pemilik
modal, memperlakukannya sebagai motor penggerak,
inisiator, leader dan otomatis akan
menjadi penerima berkah. Di sisi lain, pekerja
dan profesional sebegai pelengkap penderita
saja. Kapitalisme mengabaikan aspek transendental,
moral dan ketuhanan. Dasar filosofi
rasionalisme sekuler inilah yang menyebabkan
ketidakseimbangan yang berdampak pada kerusakan
alam, kemiskinan, kerusuhan sosial,
hingga menimbulkan berbagai krisis berkelanjutan.
10
Fondasi Kapitalisme adalah monetary based
economy bukan real based economy, sehingga
rente ekonomi yang diperoleh bukan
berdasarkan hasil investasi produktif, namun
dari investasi spekulatif. Kenyataan bahwa
uang yang beredar melalui transaksi di Wall
Street adalah US$ 3 triliun/hari, dimana 90%
kegiatannya spekulatif tanpa kontribusi dalam
perluasan lapangan kerja dan rakyat kecil.
Sehingga uang sebesar itu tidak menyentuh
pada rakyat kecil.
Ekonomi kapitalis tidak pro-UMKM. Perusahaan
kecil tetap saja kecil sesuai hukum Deminishing
Marginal Return. Perusahaan-perusahaan
besar yang mempengaruhi perekonomian
dunia antara lain Protecter & Gamble, Ford
General Motors (GM), Westing House & General
Electric (GE) serta Siemens & AEG. Dari 200
Multi National Corporation menguasai 25% pasar
dunia, namun hanya menyerap 1% tenaga kerja.
Presiden George Bush pada Maret 2008
mengakui kelemahan sistem kapitalis dan se-
10 Conrad Hendrarto, 2008, ”Ambruknya Kapitalis dan
Saat Bangkitnya Ekonomi Syariah, hlm. 1-2.
Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi 79
tuju mengatur kembali semua lembaga keuangan.
Pada pertemuan G-8 tahun 2008, di Davos-
Swiss, George Soros menegaskan gejolak pasar
keuangan global tidak bisa diatasi dengan penurunan
suku bunga atau penyuntikan dana.
Banyaknya kepalsuan dalam laporan keuangan,
dan maraknya praktek-praktek penipuan menyebabkan
lembaga keuangan global terjerambab
dalam kebangkrutan massal. Kondisi keuangan
tersebut menunjukan bahwa sistem
yang berjalan tidak Islami. Namun yang menjadi
pertanyaan saat ini, walaupun Bush menyetujui
perubahan sistem ekonomi dunia, dan
Soros menyarankan pengaturan pasar uang
ketat dan mengurangi kucuran kredit ke sektor
spekulatif, apakah mereka melihat potensi
ekonomi syariah? Inilah tantangan nyata bagi
ekonomi syariah untuk membuktikan bahwa
Islam itu rahmatan lil ’alamin.
Sejarah pergerakan ekonomi Islam di
Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak
tahun 1911, yaitu sejak berdirinya organisasi
Syarikat Dagang Islam yang dibidani oleh para
entrepreneur dan para tokoh Muslim saat itu.
Bahkan jika kita menarik sejarah jauh ke
belakang, jauh sebelum tahun 1911, peran dan
kiprah para santri (umat Islam) dalam dunia
perdagangan cukup besar. Banyak penelitian
para ahli sejarah dan antropologi yang membuktilan
fakta tersebut.
Clifford Geertz, antropolog AS terkemuka,
menyatakan bahwa di Jawa, para santri
reformis mempunyai profesi sebagai pedagang
atau wirausahawan dengan etos entrepreneurship
yang tinggi. Sementara dalam buku “The
Religion of Java” (1960), Geertz menulis, Pengusaha
santri (muslim) adalah mereka yang
dipengaruhi oleh etos kerja Islam yang hidup di
lingkungan di mana mereka bekerja. Fakta ini
merupakan hasil studi, Clifford Geertz, dalam
upaya untuk menyelidiki siapa di kalangan muslim
yang memiliki etos entrepreneurship seperti
“Etik Protestantisme”, sebagaimana yang
dimaksud oleh Max Weber. Geertz menemukan,
bahwa etos itu ada pada kaum santri yang
ternyata pada umumnya memiliki etos kerja
dan etos kewiraswastaan yang lebih tinggi dari
kaum abangan yang dipengaruhi oleh elemenelemen
ajaran Hindu dan Budha.
Perkembangan bank syariah mulai terasa
sejak dilakukan amandemen terhadap UU No.
7/1992 menjadi UU No. 10/1998 yang memberikan
landasan operasi yang lebih jelas bagi bank
syariah. Sebagai tindak lanjut UU tersebut,
Bank Indonesia (BI) mulai memberikan perhatian
lebih serius terhadap pengembangan perbankan
syariah, yaitu membentuk satuan kerja
khusus pada April 1999. Satuan kerja khusus ini
menangani penelitian dan pengembangan bank
syariah (Tim Penelitian dan Pengembangan
Bank Syariah dibawah Direktorat Penelitian dan
Pengaturan Perbankan) yang menjadi cikal
bakal bagi Biro Perbankan Syariah yang dibentuk
pada 31 Mei 2001, dan sekarang resmi
menjadi Direktorat Perbankan Syariah Bank
Indonesia sejak Agustus 2003.
Semakin banyakya jumlah bank syariah,
struktur pasar syariah pun berubah dari monopoli
menjadi oligopoli, yang menyebabkan
semakin tingginya tingkat persaingan diantara
bank syariah. Sehingga, agar mampu bersaing
dengan bank konvensional, bank inipun mengubah
strateginya. Sampai dengan Desember
2003,pemain dalam industri perbankan syariah
terdiri dari 2 bank umum syariah (BUS) dan 8
unit usaha syariah (UUS) dari bank umum
konvensional (BUK) yang seluruhnya memiliki
jaringan kantor berjumlah 119 KCS (Kantor
Cabang Syariah), serta 84 BPRS (Bank Perkreditan
Rakyat Syariah). Peningkatan jumlah
pemain dalam industri perbankan syariah
terlihat cukup pesat bila dibandingkan keadaan
akhir tahun 1998 yang hanya berjumlah 1 BUS
dengan 8 KCS dan 78 BPRS.
Minat investor untuk membuka kantor
bank syariah tidak hanya terbatas di pulau Jawa
tetapi juga telah menyebar ke pulau lainnya,
antara lain: Sumatera (Banda Aceh,Medan,
Padang, Palembang dan Pekanbaru); Kalimantan
(Balikpapan dan Banjarmasin); Sulawesi
(Makasar); Madura (Pamekasan); dan Irian Jaya
(Jayapura).
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa
berat sekali kalau negara-negara berkembang
seperti Indonesia harus menghadapi globalisasi
80 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011
kapitalisme dengan cara melawannya. Sejalan
dengan perkembangan ekonomi dunia yang
telah berlangsung sejak lama, pembagian kerja
di dunia sudah berubah dan bangsa-bangsa di
dunia harus pandai-pandai meninjau kembali
siasat yang dipilihnya dalam rangka perubahan
tersebut.11 Berdasarkan uraian latar belakang
tersebut, penulis akan membahas mengenai
tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi
masa depan indonesia di era globalisasi.
Pembahasan
Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa
industry perbankan.12 Perkembangan ekonomi
syariah, terlihat dalam proses pertumbuhan
perbankan syariah dari tahun ke tahun, walau
pun pertumbuhan Bank Syariah agak melambat
pada tahun 2005, tetapi lihak Bank Indonesia
dan juga para stakeholder yang terlibat dalam
pengembangan ekonomi dan perbankan Syariah
masih mempunyai keyakinan bahwa Bank Syariah
akan terus berkembang pada tahun 2006
dan tahun-tahun selanjutnya seiring berkembangnya
aplikasi-aplikasi ekonomi berbasiskan
prinsip-prinsip Syariah di Indonesia.
Pada hakikatnya globalisasi merupakan
sarana terbaik bagi umat Islam untuk memperkenalkan
budaya dan ajaran Islam ke seluruh
penjuru dunia. Seperti yang telah tercantum
dalam Al Quran bahwa tidak ada
pemaksaan dalam agama, umat Islam dapat
menawarkan budaya, ideologi, dan gaya hidup
Islami, kepada dunia dengan menampilkan
keteladanan Rasulullah dan para nabi lainnya.
Tauhid, kesederhanaan, kejujuran, dan etika,
merupakan di antara hikmah Islami yang saat
ini dinanti umat manusia modern. Peluang
inilah yang harus dimanfaatkan dengan baik
oleh umat Islam dalam mewujudkan kehidupan
dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah.
11 Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum di Indonesia
Dalam Konteks Situasi Global, dalam Khudzaifah Dimyati
& Kelik Wardiono ed., 2004, Problema Globalisasi
Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama,
Surakarta: Muhammadiyah University Pers, hlm. 12.
12 Zulkarnain Sitompul, ”Analisis Hukum Kewenangan
Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pembubaran Dan
Likuidasi Perseroan Terbatas,” Jurnal Hukum Bisnis,
Volume 28-No.3-Tahun 2009, hlm. 36.
Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi
Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi
Ekonomi syariah berpotensi menggantikan
posisi ekonomi konvensional, namun dalam
penerapannya banyak kendala dan tantangan
yang dihadapi antara lain masih diberlakukannya
pajak ganda di perbankan syariah; belum
siapnya dukungan SDM ekonomi syariah; tidak
ada kurikulum ekonomi syariah di sekolah
umum, sehingga pemahaman, kesadaran serta
kepedulian masyarakat rendah; persepsi negatif
sekelompok muslim dan non-muslim yang takut
mengaplikasikan hukum syariah secara kafah;
belum kuatnya dukungan parpol Islam untuk
menerapkan ekonomi syariah; meningkatnya
apresiasi masyarakat dan kegairahan memperluas
pasar ekonomi syariah belum diikuti dengan
edukasi yang memadai;
Menurut identifikasi Bank Indonesia, yang
disampaikan pada Seminar Akhir Tahun Perbankan
Syariah 2005, kendala-kendala perkembangan
Bank Syariah di samping imbas kondisi
makro ekonomi, juga dipengaruhi oleh hal-hal
sebagai berikut. Pertama, jaringan kantor pelayanan
dan keuangan Syariah masih relatif
terbatas; kedua, sumber daya manusia yang
kompeten dan professional masih belum optimal;
ketiga, pemahaman masyarakat terhadap
Bank Syariah sudah cukup baik, namun
minat untuk menggunakannya masih kurang;
keempat, sinkronisasi kebijakan dengan institusi
pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi
keuangan, seperti kebijakan pajak dan
aspek legal belum maksimal; kelima, rezim suku
bunga tinggi pada tahun 2005; dan keenam,
fungsi sosial Bank Syariah dalam memfasilitasi
keterkaitan antara voluntary sector dengan
pemberdayaan ekonomi marginal masih belum
optimal.
Untuk mengantisipasi kendala jaringan
kantor pelayanan Bank Syariah, pihak BI yelah
membuat regulasi tentang kemungkinan pembukaan
layanan Syariah pada counter-counter
Unit Kovensional Bank-Bank yang telah mempunyai
Unit Usaha Syariah melalui PBI No.8/3/
PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006. Dengan demikian,
diharapkan masalah jaringan pelayanan
Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi 81
dan keuangan Syariah dapat diatasi karena
masyarakat dapat dilayani dimana saja saat
membutuhkan transaksi Bank Syariah.
Bank Indonesia dan para stakeholder yang
terlibat lainnya yakin bahwa pengembangan
Bank Syariah dianggap masih mempunyai prospek
yang tinggi, jika kendala jaringan dapat
diatasi. Hal tersebut diyakini karena peluang
yang besar dan dapat dilihat dari hal-hal sebagai
berikut. Pertama, respon masyarakat
yang antusias dalam melakukan aktivitas ekonomi
dengan menggunakan prinsip-prinsip
Syariah; kedua, kecenderungan yang positif di
sektor non-keuangan/ ekonomi, seperti sistem
pendidikan, hukum dan lain sebagainya yang
menunjang pengembangan ekonomi Syariah
nasional; ketiga, pengembangan instrumen
keuangan Syariah yang diharapkan akan semakin
menarik investor/ pelaku bisnis masuk
dan membesarkan industri Perbankan Syariah
Nasional; dan keempat, potensi investasi dari
negara-negara Timur Tengah dalam industri
Perbankan Syariah Nasional.
Berkaitan dengan tantangan ekonomi syariah
yang harus di hadapi oleh bangsa Indonesia
untuk menuju kemajuan ekonomi syariah
adalah sistem kapitalis khususnya, terlanjur
mendominasi sistem perekonomian di dunia
bahkan banyak Negara yang notabene berpenduduk
Islam cenderung menggunakan sistem
kapitalis walaupun dalam penerapannya terdapat
modifikasi; secara ekonomi dan politik
tidak Negara Islam yang di pandang kuat sehingga
sulit untuk membuktikan bahwa sistem
perekonomian Islam lebih unggul daripada kapitalis
dan sosialis; dan di antara para ahli sendiri
masih silang pendapat tentang pengertian
Sistem Perekonomian Islam.13
Hal-hal yang perlu diperhatikan ekonomi
syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia
di Era Globalisasi, diantaranya adalah
sebagai berikut. Pertama, penguasaan teknologi.
Menurut sebagian ekonom perkembangan
teknologi merupakan bagian yang paling penting
dari determinan-determinan suatu pembangunan
ekonomi.
13 Muhammad, 2004, Ekonomi Mikro dalam Perpektif
Islam, Yogyakarta: BPFE,hlm. 6-7.
Lebih jauh lagi Schumpter mengatakan
bahwa “Economic Growth does not follow a
gradual, historical and continuous process; it
occurs by discontinuous spurts in dynamic
world. This dynamism and discontinuous
process is facilitated by innovation leading to
technological change.”14
Islam menganjurkan adanya Inovasi dan
perkembangan teknologi. Hanya saja Islam lebih
menekankan Appropritate Technology bukan
sophisticated technology. Suatu hal yang
kurang dipahami oleh kebanyakan Negara
muslim sehingga mereka banyak dirugikan oleh
teknologi bukan mengambil kemanfaatan
darinya.
Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam
konsep technological change dari sudut
pandang Islam, yaitu (a) Rasulullah SAW perbah
bersabda, ”barangsiapa melakukan suatu inovasi
sehingga menemukan sesuatu yang baik
maka baginya pahala dan orang yang mengambil
manfaat darinya”; (b) Islam menyeru
untuk melakukan eksplorasi dari apa yang ada
di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia.
Dalam Qur’an terdapat tanda-tanda (S. Al-
Jaatsiyah (25) : 13, ”dan dia menundukkan untukmu
apa yang ada dilangit dan apa yang ada
di bumi semuanya, (sebagai rahmat ) dari-Nya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar
terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)
bagi kaum yang berpikir”; dan (c) Islam memberikan
proteksi dalam setiap inovasi yang
diniati untuk kebaikan. Hal ini sesuai dengan
semangat hadis: “Barang siapa berijtihat dan
benar, maka baginya dua pahala, dan apabila
ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu
pahala.”15
Kedua, pengembangan UKM yang berbasis
syariah. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam
ajaran Islam adalah ajaran yang sangat
memperhatikan kepentingan kaum lemah. Dalam
QS 59 ayat 7 Allah SWT melarang berputarnya
harta (modal) hanya dikalangan orangorang
kaya saja. Berdasarkan ayat ini, maka
14 Schumpte, 1972, A. J. The History of Economic Analysis,
London: Geoerge Allen And Unwin.
15 Ahmad Izzan,2006,Referensi Ekonom Syariah Ayat-Ayat
Al-quran yang berdimensi Ekonomi, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya
82 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011
kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya
aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan
partisipasi aktif dari kelompok masyarakat
kelas menengah kebawah, yang notabene mereka
adalah mayoritas di suatu negara. Tidak
hanya didominasi kelompok-kelompok elite
saja.
Pengembangan UKM sebagai institusi yang
mampu mengaktifkan partisipasi masyarakat
harus mendapat perhatian kita semua. Jika kita
melihat kenyataan, maka pada umumnya negara-
negara muslim di dunia saat ini berada
dalam kategori negara berkembang, dimana
mereka memiliki surplus jumlah tenaga kerja,
kekurangan modal dan alat tukar perdagangan
luar negeri, serta minimnya infrastuktur pendidikan
dalam pengembangan teknologi. Dengan
kondisi tersebut, maka pilihan untuk
mengembangkan usaha kecil dan menengah
(UKM) merupakan pilihan yang sangat tepat
dalam rangka mereduksi pengangguran dan
menyerap angkatan kerja yang ada dengan
membuka lapangan pekerjaan baru. Bahkan
menurut Imam Hasan al-Bana, dalam diskusinya
tentang reformasi ekonomi dalam ajaran Islam,
usaha kecil dan menengah ini akan mampu
membantu menyediakan lapangan kerja produktif
bagi keluarga miskin, dan kemudian akan
meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada.
Muhammad Yunus pun menegaskan bahwa
upah pekerjaan bukanlah jalanbahagiadalam
mereduksi kemiskinan, tetapi mengembangkan
usaha sendiri lebih memiliki potensi
untuk mengembangkan basis aset seseorang.
Fakta juga membuktikan bahwa strategi industrialisasi
dalam skala besar ternyata belum
mampu menyelesaikan problematika pengangguran
dan kemiskinan secara global. Bahkan
dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Michigan
State University, Amerika Serikat, di
sejumlah negara, ternyata ditegaskan bahwa
UKM telah memberikan kontribusi nyata yang
sangat berharga didalam menciptakan lapangan
pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.
Di samping itu, UKM ini pun mampu mengembangkan
eksport dan mengoptimalkan SDM
yang ada, walaupun dengan akses kredit yang
sangat minim baik dari pemerintah maupun
perbankan. Dalam studi tersebut, juga disimpulkan
bahwa UKM ini telah secara konsisten
mampu menghasilkan output per unit modal,
lebih besar dengan dari apa yang telah dihasilkan
oleh industri skala besar. UKM ini telah
menjadi alat yang efektif didalam meningkatkan
kontribusi sektor privat baik dalam pertumbuhan
maupun pemerataan yang obyektif di
negara-negara berkembang. Jika kita melihat
pengalaman Jepang misalnya, maka salah satu
kunci keberhasilan ekspor Jepang yang luar
biasa tersebut adalah karena kemampuannya
didalam membangun persaingan domestik di
antara perusahaan-perusahaan yang memberikan
sub kontrak pekerjaan mereka kepada
industri UKM. Industri UKM di Jepang telah
mampu menghasilkan 50 % dari total keseluruhan
output industrinya, dan menyerap 75 %
angkatan kerja Jepang. Begitu pula dengan
bisnis retailnya, yang 75 persennya dikelola
oleh usaha toko keluarga yang dilindungi oleh
hukum.
Di Jerman sendiri pun, kesadaran untuk
mengembangkan usaha kecil menengah semakin
besar, karena ternyata industri rumah
tangga mampu memainkan peran signifikan
dalam perekonomian Jerman. Tetapi jika kita
melihat kondisi Indonesia, maka kita akan
sangat miris melihat kenyataan bahwa UKM ini
belum mendapatkan perhatian yang memadai
dari pemerintah, padahal angka pengangguran
kita sangat tinggi, yaitu 40 juta orang atau 18 %
dari total keseluruhan jumlah penduduk.
Strategi Pengembangan UKM
UKM ini di negara-negara muslim termasuk
Indonesia perlu didorong perkembangan.
Tentunya membutuhkan perubahan yang sangat
revolusioner dalam lingkungan sosial ekonomi.
Pertama, harus ada perubahan gaya hidup dari
ketergantungan terhadap produk impor menjadi
kebiasaan mengkonsumsi produk domestik.
Ini akan mendorong konsumsi produk dalam
negeri yang akan menstimulasi berkembangnya
industri dalam negeri.
Kedua, harus ada perubahan sikap dan
kebijakan dari pemerintah didalam memandang
UKM, bahwa UKM ini harus mendapat dukungan
Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi 83
penuh. Ketiga, industri UKM ini harus mendapat
dukungan dalam mendapatkan input produksi
yang lebih baik, teknologi yang tepat guna,
teknik pemasaran yang efektif, dan pelayanan
lain yang memungkinkan mereka memiliki
kemampuan bersaing dengan industri besar,
baik persaingan harga maupun kualitas.16
Keempat, UKM ini harus mampu meningkatkan
skill dan kemampuannya. Tentu saja pemerintah
harus menyediakan fasilitas training
yang memadai dan institusi pendidikan yang
berkualitas. Kelima, industri UKM ini harus
diberi akses yang luas terhadap keuangan,
dimana hal ini seringkali menjadi sumber
masalah yang menghambat perkembangannya.
Keenam, pemerintah harus mampu mengeliminasi
berbagai hambatan yang akan merintangi
perkembangan dan ekspansi industri UKM.
Pencapaian tujuan untuk substitusi impor dan
promosi ekspor tidak akan dapat direalisasikan
melalui pengembangan UKM jika industri ini
tidak dibantu untuk mampu mengembangkan
efisiensi teknologi yang memungkinkan mereka
untuk bersaing secara efektif. Karena itu adalah
langkah yang tepat jika dikembangkannya
teknologi tepat guna yang berbasis sumberdaya
lokal. Hal ini sangat menguntungkan karena
membutuhkan modal yang minimal, cocok
diterapkan di negara-negara berkembang yang
masih memiliki kelemahan dalam institusi pendidikannya,
dan mampu melepaskan diri dari
ketergantungan terhadap teknologi impor. Industri
UKM ini pun harus didorong untuk dapat
berkembang di daerah pedesaan dan kota-kota
kecil. Hal ini akan mengurangi perbedaan dan
ketimpangan pendapatan secara regional, mereduksi
konsentrasi penduduk di daerah kotakota
besar semata, meningkatkan pendapatan
dan standar hidup, serta akan lebih memeratakan
pendapatan dan kesejahteraan.
Menjaga Keunggulan Ekonomi Islam (Islam sebagai
Sistem Memiliki Aturan Sistem yang
Berbeda dengan Sistem yang Lain)
16 Lihat dan bandingkan dengan tulisan Syamsul Rizal,
“Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Menurut
Perundang-undangan tentang Usaha Kecil”, Majalah
Hukum Vol. 8 No. 2 Agustus 2003 FH USU Medan, hlm.
158-172.
Islam didasarkan pada tiga prinsip pokok
yaitu : tauhid, khilafah dan adalah (keadilan),
yang jelas pula merupakan sumber utama dari
maqasyid dan strategi ekonomi Islam. Batu
fondasi percayaan Islam adalah Tauhid. Bahwa
alam teralih dirancang dengan sadar dan
diciptakan oleh Wujud Tertinggi, Yang Esa dan
tidak ada yang menyamai-Nya, bukan terjadi
secara kebetulan. Dia terlibat secara aktif dalam
hukum-hukum Alam. Segala sesuatu yang
diciptakannya mempunyai tujuan. Tujuan inilah
yang menjadikan wujudnya Alam ini dimana
manusia adalah bagian darinya, berarti penting.
Dan manusia adalah khalifah Tuhan di
bumi, dan telah diberkahi dengan semua kelengkapannya.
Konsep khalifah ini memiliki sejumlah
implikasi, atau akibat yang wajar, yatu:
persaudaraan universal , sumber-sumber daya
adalah amanat, gaya hidup sederhana dan kebebasan
manusia.
Islam, dalam hal Ádalah (keadilan) berpandangan
bahwa tanpa disertai keadilan sosial
ekonomi, persaudaraan ,yang merupakan satu
bagian integral dari konsep tauhid dan khilafah,
akan tetap menjadi sebuah konsep yang berlubang
yang tidak memiliki substansi. Keadilan
adalah sebuah ramuan sangat penting dari
maqashid, sulit untuk dapat memahami sebuah
masyarakat Muslim yang ideal tanpa adanya
keadilan di situ. Islam benar-benar tegas dalam
tujuannya untuk membasmi semua jejak kezaliman
dan masyarakat manusia. Kezaliman
adalah sebuah istilah menyeluruh yang mencakup
semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi,
penindasan dan kemungkaran, dimana seseorang
mencabut hak-hak orang lain atau tidak
memenuhi kewajiban kepada mereka. Penegakan
keadilann dan pembasmian semua bentuk
ketidakadilan telah ditekankan oleh Al Qurán
sebagai misi utama dari semua Nabi yang diutus
Tuhan.
Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan
dan keadilan menuntut agar semua
sumber daya yang tersedia bagi ummat manusia,
amanat suci dari Tuhan digunakan untuk
mewujudkan maqahid asy-Syariah, empat di
antaranya cukup penting, yakni: pemenuhan
kebutuhan, penghasilan yang diperoleh dari
84 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011
sumber yang baik, distribusi pendapatan dan
kekayaan yang adil dan pertumbuhan dan stabilitas.
Tidak seperti kapitalisme dan sosialisme,
tujuan-tujuan islam adalah suatu hasil
mutlak dn logis dari filsafat yang mendasarinya.
Untuk masyarakat Muslim mewujudkan tujuantujuannya,
diperlukan suatu strategi yang juga
merupakan hasil logis dari filsafat yang mendasarinya.
Strategi ini meliputi regorganisasi seluruh
sistim ekonomi dengan empat unsur penting
yang saling mendukung. Pertama, suatu mekanisme
filter yang disepakati masyarakat, yaitu
moral, dengan mengubah skala preferensi individu
sesuai dengan tuntutan khilafah dan adalah;
kedua, suatu sistim motivasi yang kuat
untuk mendorong individu agar berbuat sebaikbaiknya
bagi kepentingannya sendiri dan masyarakat,
dengan dasar pertanggung jawaban
kepada Tuhan dan Hari Akhir; ketiga, restrukturisasi
seluruh ekonomi, dengan tujuan mewujudkan
maqashid meskipun sumber-sumber
yang ada itu langka, dengan dasar lingkungan
sosial yang kondusif untuk menaati aturanaturan
pengamatan dengan tidak mengizinkan
pemilikan materi dan konsumsi yang mencolok
sebagai sumber pretise; dan keempat, suatu
peran pemerintah yang berorientasi tujuan
yang positif dan kuat.
Pihak nasabah dalam dunia perbankan
merupakan unsur yang sangat berperan sekali,
mati hidupnya dunia perbankan berstandar
kepada kepercayaan dari pihak masyarakat
atau nasabah.17 Dari segi internal perbankan
syariah dengan sedikit mengutip dari hasil
Islamic Financial Institutions Forum di Bahrain
tahun 1998, beberapa faktor kunci sebagai persiapan
perbankan syariah menuju abad mendatang
agar dapat hadir pada perbankan modern
dan memiliki daya saing yang handal.
Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor
penentu dalam membangun bank syariah yang
solid dan profesional. Bank syariah memerlukan
17 Syamsul Hoiri, ”Lembaga Medisasi Perbankan: Sejauh
Mana Efektivitasnya?,” Jurnal hukum Bisnis Volume 28-
No.2-Tahun 2009, hlm. 47.
SDM yang memiliki dua sisi kemampuan yaitu
ketrampilan pengelolaan operasional (profesionalism)
dan pengetahuan syariah yang dilengkapi
dengan akhlak dan integritas yang tinggi.
Faktor kedua adalah kemampuan bank dalam
menyediakan produk dan jasa bank yang dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian
akan berkaitan erat dengan kemampuan
dalam pengembangan produk yang kompetitif
dan melayani segmen nasabah potensial. Pengembangan
produk bank akan berperan kuat
SDM bank, institusi pengawas produk dan jasa
bank yaitu dewan pengawas syariah dan dewan
syariah nasional.
Namun demikian keahlian dan pengetahuan
SDM bank akan menjadi pemain utama yang
menentukan. Faktor ketiga adalah pengembangan
teknologi bank termasuk teknologi sistem
informasi. Teknologi sistem informasi yang
tepat guna akan menjadikan bank beroperasi
lebih efisien. Di beberapa negara kaya minyak
di timur tengah (Bahrain, Arab Saudi, Kuwait,
Qatar, UAE) kecanggihan teknologi informasi
bank syariah sangat menonjol, sehingga mampu
menyediakan data dan pelayanan jasa kepada
masyarakat melalui produk-produk bank yang
modern seperti phone banking, smart card,
financing/investment products, dan lain-lain.
Faktor-faktor tersebut merupakan penentu keberhasilan
yang bersifat mendasar, tentunya
masih banyak faktor lain yang juga turut menentukan
keberhasilan bank syariah dengan
memperhatikan kondisi lingkungan bisnis, geografis,
sektor industri yang potensil, serta heterogenitas
budaya masyarakat di suatu daerah
atau negara yang tentunya berbeda. Namun
demikian kita semua patut bersyukur dengan
perkembangan perbankan syariah yang mulai
menunjukkan eksistensinya sebagai suatu sistem
perbankan yang memiliki manfaat dalam
perekonomian umat muslim khususnya serta
bagi anggota masyarakat non-muslim lainnya
sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia
menjelang millenium baru, suatu tantangan
pengembangan dan juga suatu harapan bagi
kemajuan perekonomian.
Ada 5 (lima) keunggulan Bank Syariah
yang belum diketahui oleh banyak orang.
Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi 85
Pertama, fasilitas selengkap bank konvensional.
Banyak orang yang berpikiran bahwa karena
perbankan syariah masih baru, jenis transaksi
yang dapat dilakukan hanya sedikit. Anggapan
tersebut dulu mungkin bisa dimengerti, tapi
sekarang sama sekali tidak benar. Bank Syariah
saat ini sangat modern. Semua jenis transaksi
mulai dari tabungan, deposito, kredit usaha,
kredit rumah, kliring, dan sebagainya dapat
dilakukan dengan nyaman.
Mayoritas Bank Syariah terhubung dengan
jaringan online ATM Bersama sehingga Anda
dapat tarik tunai dan transfer realtime dari/ke
bank lain dengan mudah. Beberapa Bank ada
yang menggratiskan biaya untuk ini. Beberapa
Bank Syariah yang memberikan layanan Internet
Banking, SMS Banking, bahkan kartu kredit
syariah sehingga lebih praktis.
Kedua, manajemen finansial yang lebih
aman. Tragedi finansial kredit subprime tahun
2007 nyaris tidak menggoyahkan investasi yang
berbasis syariah. Di saat banyak bank investasi
dan bank-bank besar bangkrut maupun membutuhkan
kucuran dana, banyak Bank Syariah
baru yang justru bermunculan atau buka cabang.
Krisis ekonomi justru telah memuktikan
bahwa manajemen finansial berbasis syariah
jauh lebih aman dibandingkan ekonomi liberal
yang dianut bank konvensional.
Ketiga, anda berkontribusi langsung
memperkuat bank syariah anda. Bank konvensional
menentukan sendiri suku bunga pinjaman
maupun simpanan berdasarkan ketetapan Bank
Indonesia. Ada kemungkinan meski kondisi bank
kurang baik, tetap dapat “memberikan” bunga
simpanan tinggi dan bunga kredit rendah. Hal
ini dapat membahayakan bank tersebut. Bank
Syariah memberikan nisbah (”bunga” simpanan)
berdasarkan perkembangan finansial perusahaan.
Secara tidak langsung Anda menjadi “pemegang
saham” di Bank Syariah Anda. Setiap simpanan
Anda akan memperkuat investasi bank.
Setiap pinjaman Anda akan memperkuat keuntungan
bank. Semakin usaha Anda berkembang,
bank juga semakin berkembang karena kredit
yang diberikan menggunakan skema bagi-hasil.
Semakin maju bank, semakin banyak pula
keuntungan bank yang dapat dibagikan sebagai
nisbah kepada para nasabah.
Keempat, membantu orang yang butuh
dizakati. Bank Syariah mengeluarkan 2,5% dari
keuntungan tahunannya untuk dizakatkan.
(Anda sendiri tentunya masih harus berzakat
bila Anda muslim.) Namun bank konvensional
tidak mempunyai kewajiban berzakat. Dengan
menggunakan layanan Bank Syariah, secara
tidak langsung Anda turut berzakat dan membantu
mereka yang membutuhkan.
Kelima, satu langkah awal menuju halal.
Transparansi informasi mengenai produk bank
sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan
kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko
yang melekat pada produk tersebut. Selama ini
nasabah bank khususnya nasabah kecil selalu
saja berada di pihak yang dirugikan bila berhadapan
dengan bank.18 Kredit yang diberikan
oleh bank syariah mempunyai persyaratan yang
bertujuan agar aktivitas yang berhubungan
dengan bank syariah bersifat halal. Bisnis yang
dibiayai bank syariah, sesuai ketentuan yang
berlaku, juga membatasi kemungkinan terlibatnya
kegiatan yang diharamkan oleh syariat
Islam. Hal ini sama sekali tidak membatasi
nasabah bank syariah harus muslim, justru
agama apa pun boleh, asal halal pemakaiannya.
Meskipun nasabah tersebut muslim, tapi jika
pemakaian dana atau usaha yang dijalankannya
tidak halal, maka dia tidak diperkenankan
untuk mengambil kredit di Bank Syariah.
Larangan Islam terhadap Mekanisme Ekonomi
Berbasis Bunga
Ada perbedaan pendapat dalam Islam
bahwa setiap laba yang berlebih-lebihan dalam
pertukaran barang atau uang ataupun penumpukan
barang tanpa memperdulikan perbedaan
baik dan buruknya adalah sama dengan riba,
termasuk laba lebih yang didapat dari pertukaran
emas dan perak sedang logam tersebut
tetap serupa seperti semula juga merupakan
riba. Dalam Islam, meskipun diakui adanya hak
atas benda, tetapi di dalamnya terdapat hak-
18 Zulkarnain Sitompul, ”Antisipasi Krisis Perbankan Jilid
Dua: Sudah Siapkah Pranata Hukum Melindungi Nasabah
dan Memperkuat Industri Perbankan?,” Jurnal Hukum
Bisnis, Volume 28-No.1-Tahun 2009, hlm. 48.
86 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011
hak pihak lain seperti, kepentingan umum,
orang miskin, yang pendistribusiannya melaui
zakat infaq, dan sedekah. Penimbunan harta
dengan mengabaikan orang miskin dan anak
yatim tidak dapat diterima oleh Al-Qur’an. Pelarangan
riba di dalam Al-Qura’an tidak terlepas
dari prinsip-prinsip ini. Apabila diperhatikan
lebih lanjut, maka penimbunan (penyimpanan)
harta dalam bentuk emas dan perak
tanpa tujuan tertentu merupakan kejahatan
besar; “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat
lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan
menghitung-hitungnya, dan mengira bahwa
hartanya itu dapat mengekalkannya”.
Adapun dampak yang disebabkan dari
praktek riba dalam masyarakat adalah sebagai
berikut. Pertama, dampak riba dari segi kognisi.
Kelebihan manusia dengan makhluk lainnya
di antaranya adalah ”Manusia memiliki kemampuan
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
yang berpangkal dari kecerdasan otak
atau intelektualitas yang disebut dengan kemampuan
kognitif.”19 Dengan kemampuan kognitif
ini, manusia dapat mengalami perubahan
tingkah laku secara sadar dan cepat. Termasuk
kemampuan mengadakan reaksi terhadap rangsangan
dari luar. Oleh karena itu Islam menganjurkan
agar kemampuan berfikir ini dibangun
pada seseorang sesuai dengan fitrah manusia
yang cenderung untuk menerima kebenaran Al-
Qur’an dan aturan-aturan yang ada di dalam
Islam. Bila kita lihat ayat-ayat Al-Qur’ân bahwa
Allah telah meletakkan kaedah-kaedah dasar
untuk berfikir ilmiyah, yaitu: ”Sebuah proses
berfikir yang diawali dengan pengamatan,
menghimpun data, menarik kesimpulan, dan
terakhir memverivikasi (pemeriksaan tentang
kebenaran laporan, pernyataan) kembali kebenaran
kesimpulan yang telah diambil.”20
Ada beberapa kesalahan di dalam berfikir
bagi orang-orang yang cenderung untuk menghalalkan
riba dan berhubungan dengan sistem
ribawi. Kesalahan itu adalah sebagai berikut:
berfikir yang menyimpang dari fitrah manusia-
19 M. Arifin dan Aminuddin Rasyad, 1997, Materi Pokok
Dasar-dasar Pendidikan, Cet. VI, Jakarta: Ditjen
Binbaga Islam, hlm. 117.
20 M. Usman Najati, 2003, Psikologi dalam Tinjauan
Hadith Nabi, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Cet. I,
Jakarta: Mustaqim, hlm. 184.
wi, dan berfikir egoisme dan untuk keuntungan
pribadi serta tidak mempedulikan kemeslahatan
orang banyak.
Abdul Mujib (dengan mengutip pendapat
Ibnu Mansur dan Al-jurjany) dalam hal berfikir
menyimpang dari fitrah manusia, menjelaskan
bahwa ”Fitrah adalah kondisi konstitusi dan
karakter yang dipersiapkan untuk menerima
agama.”21 Dengan demikian orang yang tidak
mengindahkan perintah agama berarti telah
menyimpang dari fitrah manusiawi yang benar.
Berfikir egoisme dan untuk keuntungan
pribadi serta tidak mempedulikan kemeslahatan
orang banyak. Berfikir taqlid dan mengekor
pada sistem riba dari orang kafir dengan tidak
melakukan verivikasi terlebih dahulu tentang
kebenaran pendapat tersebut. Padahal Rasulullah
mengingatkan umat manusia agar tidak
mengikuti dan bertaqlid kepada pendapat
orang lain dalam melakukan aktivitasnya
sebagaimana taqlid orang buta yang tidak lagi
bisa melihat dengan jelas.
Kedua, dampak riba dari segi afeksi.
Afeksi merupakan ”Hal-hal yang menyangkut
dengan sesuatu yang berhubungan dengan sikap,
perasaan, tata nilai, minat dan apresiasi”.
22 Nilai-nilai afektif ini yang berpengaruh
bagi seorang muslim dalam menata kehidupannya
di dunia dan dalam berhubungan dengan
masyarakat. Orang yang memiliki sikap (akhlak)
yang baik di dalam masyarakat akan disegani
dan dihormati.
Orang yang telah terpengaruh dengan
riba akan mengalami sikap dan emosional yang
tidak stabil dalam hidupnya. Dari ketidakstabilan
dalam hidup akan melahirkan sifat-sifat dan
sikap-sikap yang tercela yang sangat dibenci
dalam ajaran Islam. Sifat atau sikap tercela
yang dapat merusak pribadi dan masyarakat
akibat dari praktek riba adalah sombong; kikir;
timbulnya sifat tamak; dan hilangnya rasa kasih
sayang. Dalam hal ini A.M. Saefuddin mengutip
pandangan Sayid Qutb menjelaskan: ”Perbuatan
riba hanya akan merusak nurani akhlak dan
perasaan tiap individu terhadap saudaranya
21 Abdul Mujib, 2000, Fitrah dan Kepribadian Islam
Sebuah Pendekatan Psikologis, Cet. I, Jakarta: Darul
Falah, April, hlm. 34.
22 M. Arifin dan Aminuddin Rasyad, op.cit, hlm. 118
Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi 87
sejama’ah, dan merusak kehidupan sosial yang
ditimbulkan oleh sifat loba, tamak, egois, curang
dan spekulatif”.23
Rasa kasih sayang merupakan ciri khas
Rasulullah, para sahabat dan umat Islam secara
keseluruhan. Terutama sekali kasih sayang sesama
muslim itu sendiri. Rasa kasih sayang
adalah ”Perasaan halus dan belas kasihan di dalam
hati yang membawa kepada berbuat amal
yang utama, memberi maaf dan berlaku ihsan”.
24
Ketiga, dampak riba dari segi perilaku.
Dari sisi lain, pengaruh dari praktek riba akan
melahirkan perilaku yang menyimpang dari
aturan agama dan menyebabkan kerusakan individu
dan sosial. Di antara perilaku yang menyimpang
yang lahir dari praktek riba adalah
berperilaku boros; terjadinya pemerasan orang
kaya terhadap orang miskin; dan dampak riba
dari segi persepsi.
Akibat dari persesi yang seperti ini akan
dapat merusak hubungan sesama manusia. A.M.
Saifuddin dalam hal ini menegaskan bahwa
sistem riba akan memperlebar jurang pemisah
antara sesama manusia, dan mempercepat proses
pemelaratan dan kesengsaraan hidup, baik
secara individu, jama’ah, negara maupun bangsa,
akan sistem yang berlaku bagi kemeslahatan
segelintir manusia pelaku riba, dan berakibat
negatif bagi orang banyak karena merusak
moral, turunnya wibawa dan harga diri. Peredaran
harta menjadi tidak merata, sementara
pertumbuhan ekonomi terus berjalan menuju
tujuan akhir, sebagaimana kita saksikan sekarang
ini yaitu sentralisasi yang sangat dominan
di bawah tangan segelintir manusia yang
paling jahat dan paling tidak memeliki tanggung
jawab moral dan tidak kenal haram dan
halal.25
Keempat, dampak riba dari segi rohani.
Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk
senantiasa beriman kepada Allah, mendekatkan
diri kepadanya, melakukan segala sesuatu yang
diridhai Allah, meyakini keesaan Allah dan me-
23 A.M. Saefuddin, 1987, Ekonomi dan Masyarakat Dalam
Perspektif Islam, Cet. I, Jakarta: Rajawali, hlm. 240.
24 M. Hasbi As-Siddiqiey,1977, Al-Islam, jilid I, Cet. V,
Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 479.
25 A.M. Saifuddin, op.cit , hlm. 233-234.
minta pertolongan kepada Allah Akan tetapi
sebaliknya bagi orang yang berdosa dan para
pemakan riba akan sangat merugikan mereka
sendiri dan mendapat siksa dari Allah baik di
dunia maupun di akhirat. Adapun dampak riba
bagi para pemakan riba dalam agama dan dari
segi rohani adalah sebagai berikut: para
pemakan riba tidak cenderung untuk membantu
fakir miskin; dan riba merupakan perbuatan
yang bathil dan mendapat siksa dari Allah.
Penutup
Simpulan
Ada beberapa tantangan ekonomi syariah
yang harus di hadapi oleh bangsa Indonesia
untuk menuju kemajuan ekonomi syariah.
Pertama, sistem kapitalis terlanjur mendominasi
sistem perekonomian di dunia bahkan
banyak Negara yang notabene berpenduduk
Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis
walaupun dalam penerapannya terdapat modifikasi;
kedua, sulitnya untuk membuktikan bahwa
Sistem Perekonomian Islam lebih unggul
daripada kapitalis dan sosialis , karena Negara
Islam di pandang tidak kuat secara ekonomi
dan politik; dan ketiga, pengertian Sistem Perekonomian
Islam diantara para ahli sendiri
masih silang pendapat;
Ekonomi syariah dalam menghadapi masa
depan indonesia di era globalisasi kiranya perlu
menyiapkan diri dengan memperhatikan beberapa
faktor, diantaranya adalah penguasaan
teknologi; pengembangan ukm berbasis syariah;
dan menjaga keunggulan ekonomi syariah,
yaitu sistem ekonomi syariah, dan juga pelarangan
riba.
Daftar Pustaka
As-Siddiqiey, M Hasbi. 1977. Al-Islam, jilid I.
Cetakan. V. Jakarta: Bulan Bintang;
Breeden, Richard C. ”The globalization of Law
and Business in the 1990”. Wake Forest
Law Review. vol. 28 No.3. 1993;
Cavusgil, S Tamer. “Globalization of Markets
and Its Impact on Domestic Institutions”.
Global Legal Studies Journal. Vol 1.
1993;
88 Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011
Chirot, Daniel. 1986. Social Change in The Modern
Era. San Diego. New York: Harcourt
Brace Jovanovich. Inc;
Delors, Jaqnes. ”The Future of Free Trade in
Europe and the World”. Fordham International
Law Journal. Vol. 18 1995.;
Dimyati, Khudzaifah & Kelik Wardiono (ed). - Problema Globalisasi Perspektif
Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama.
Surakarta: Muhammadiyah University
Pers;
Edward, Kwakwa. 2000. ”Regulating The International
Economy, What Role For The
State” dalam Michael Byers;
Fasseur, C. 1986. ”The Cultivation Sistem and
Its Impact on the Dutch Colonial Economy
and the Indigenous Society in Nineteenth
Century Java”. dalam Two Colonial
Empires, ed, C.A, Bayly and DH.A.Kolf.
Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers;
Frank, Thomas N. “The New Development, Can
American Law and Legal Institution Help
Developing Countries?”. Wisconsin Law
Review. 1989;
Fukuyama, Francis. 2001. Kemenangan Kapitalisme
dan Demokrasi Liberal (Diterjemahkan
dari judul asli The End of History and
The Last Man) Yogyakarta: Qalam;
Giddens, Anthony. 1986. Kapitalisme dan Teori
Sosial Modern (Suatu analisis karya-karya
Marx, Durkheim dan Max Weber). Jakara:
UI Press;
Hali, Damianus J. “Humanisme dan Peradaban
Global”. Jurnal Hukum Pro Justitia Vol.
26 No. 2. April 2008. Bandung: FH Unpar;
Hendrarto, Conrad. 2008. ”Ambruknya Kapitalis
dan Saat Bangkitnya Ekonomi Syariah;
Hoiri, Syamsul. ”Lembaga Medisasi Perbankan:
Sejauh Mana Efektivitasnya?”. Jurnal Hukum
Bisnis. Vol. 28 No.2. Tahun 2009;
Izzan, Ahmad. 2006. Referensi Ekonom Syariah
Ayat-Ayat Al-quran yang berdimensi Ekonomi.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya;
Muhammad. 2004. Ekonomi Mikro dalam Perspektif
Islam. Yogyakarta: BPFE;
Mujib, Abdul. 2000. Fitrah dan Kepribadian Islam
Sebuah Pendekatan Psikologis. Cetakan
I. Jakarta: Darul Falah. April;
Najati, M Usman. 2003. Psikologi dalam Tinjauan
Hadith Nabi. terj. Wawan Djunaedi
Soffandi. Cetakan I. Jakarta: Mustaqim;
Neil, Robert Van. 1964. ”The Function of Land
Rent Under the Cultivation Sistem in Java”.
Journal of Asian Studies 23. London:
Oxford University Press;
Purba, Victor. “Peranan Hukum dalam Global
Kompetisi pada Era Globalisasi”. Majalah
Hukum Pro Justitia. Tahun 12 No. 2 April. - Bandung: FH Unpar;
R E Elson, 1984, Javanese Peasants and the Colonial
Sugar Industri. London: Oxford
University Press;
Rahardjo, Satjipto. Pembangunan Hukum di Indonesia
Dalam Konteks Situasi Global,
dalam Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono
(ed.), 2004, Problema Globalisasi
Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan
Agama. Surakarta: Muhammadiyah University
Pers, hlm. 12;
Rasyad, Aminuddin dan M. Arifin. 1997. Materi
Pokok Dasar-dasar Pendidikan. Cet. VI.
Jakarta: Ditjen Binbaga Islam;
Rizal, Syamsul. “Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
Menurut Perundang-undangan tentang
Usaha Kecil”. Majalah Hukum. Vol.
8 No. 2. Agustus 2003. Medan: FH USU;
Rosita, Dian. 2010. ”Kedaulatan Negara dalam
Pembentukan Hukum di Era Globalisasi”.
Jakarta; | http:// http://www.leip.or.id/;
Saefuddin, A M. 1987. Ekonomi dan Masyarakat
Dalam Perspektif Islam. Cetakan I.
Jakarta: Rajawali;
Schumpte. 1972. A. J. The History of Economic
Analysis. London: Geoerge Allen And
Unwin;
Sitompul, Zulkarnain. ”Analisis Hukum Kewenangan
Lembaga Penjamin Simpanan Dalam
Pembubaran Dan Likuidasi Perseroan Terbatas”.
Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 28 No. - Tahun 2009;
Sitompul, Zulkarnain. ”Antisipasi Krisis Perbankan
Jilid Dua: Sudah Siapkah Pranata Hukum
Melindungi Nasabah dan Memperkuat
Industri Perbankan?”. Jurnal Hukum Bisnis.
Vol 28 No.1. Tahun 2009;
Soenandar, Taryana. “Perdagangan Bebas dan
Harmoni-sasi Hukum: Kajian atas Doktron
“Lex Mercatoria”. Jurnal Keadilan Vol. 1
No. 5 November-Desember 2001;
Trubek, David M. “Max Weber on Law and The
Rise of Capi-talisme”. Winconsin Law
Review. Vol 3. 1992;
Wright, HRC. 1961. East-Indian Economic Problem
of the Age of Cornwallis & Raffles.
London: Inzac and Company. Ltd.
Maidina Blog 