See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/308991458
EPISTEMOLOGI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)
Article · April 2012
DOI: 10.28918/religia.v15i1.126
CITATIONS
2
READS
9,272
1 author:
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
Islamic Accounting View project
KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM FIQH ANGGARAN YANG BEBASIS AKUNTANSI SYARIAH View project
Agus Arwani
IAIN Pekalongan, Indonesia, Jawa Tengah
24 PUBLICATIONS 2 CITATIONS
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Agus Arwani on 11 October 2016.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
EPISTEMOLOGI HUKUM EKONOMI
ISLAM (MUAMALAH)
Agus Arwani*
Abstract: Islam adalah agama universal dan komprehensif.
Universal artinya bahwa Islam ditujukan untuk semua umat
manusia di bumi dan dapat diterapkan setiap saat hingga
berakhirnya waktu. Satu aspek penting yang berkaitan dengan
hubungan manusia adalah ekonomi. Paham ekonomi Islam
memiliki prinsip yang diturunkan dari Al-Qur’an dan Hadist.
Ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu memiliki pondasi
epistimologi. Epistimologi ekonomi Islam berarti tinjauan
sumber ekonomi Islam termasuk metodologi dan kebenaran
ilmiah. Epistimologi Islam sebagai langkah awal untuk
mendiskusikan subjek filosofi pengetahuan. Pada sisi lain,
epistimologi Islam berpusat pada Tuhan, dalam pengertian
Tuhan sebagai sumber pengetahuan dan sumber kebenaran. Sisi
yang lain, epistimologi Islam berpusat pada manusia, dalam
pengertian manusia sebagai aktor pencari pengetahuan
(kebenaran). Epistimologi hukum ekonomi Islam
membutuhkan ijtihad yang menggunakan alasan rasio.
Epistimologi hukum ekonomi Islam menggunakan metode
deduksi dan induksi.
Islam is a religion of universal and comprehensive. Universal
means that Islam is for all mankind on earth and can be applied
in every time and place until the end of time. One important
aspect related to human relations is economic. Islamic doctrine
of economics have principles derived Quran and Hadith.
Islamic economics as a discipline, thus having an
epistemological foundation. Islamic economic epistemology
means reviewing the origin (source) of Islamic economics, its
methodology and scientific validity. Islamic economic
epistemology means reviewing the origin (source) of Islamic
economics, its methodology and scientific validity. Islamic
- Dosen Luar Biasa STAIN Pekalongan
RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012. Hlm. 125-146
126
Epistemology take Islam as a starting point to discuss the
subject of philosophical knowledge, on the one hand the
Islamic epistemology centered on God, in the sense of God as
the source of knowledge and the source of all truth. On the
other hand, Islamic epistemology centered in humans, in the
sense of humans as actors seeker of knowledge (truth).
Epistemology of Islamic economic law required ijtihad using
the ratio/reason. Epistemology of Islamic economic law, used
deduction and induction method.
Kata kunci: Ekonomi Konvensional, Epistemologi, Hukum,
Ekonomi Islam
PENDAHULUAN
Islam adalah agama yang universal dan komprehensif.
Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok
ajaran, yaitu aqidah, syari’ah dan akhlak. Hubungan antara aqidah,
syari’ah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa
sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah
Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan mu’amalah. Ibadah
diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan
manusia dengan khaliq-Nya. Mu’amalah dalam pengertian umum
dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.
Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar
manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki
prinsip-prinsip yang bersumber al-Qur’an dan Hadits. Prinsipprinsip
umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil,
maslahat, kebebasan, dan tanggung jawab, persaudaraan, dan
sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi
di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang
dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan
peradaban yang dihadapi manusia.
Ekonomi menjadi kebutuhan dasar dalam memenuhi
kesejahteraan manusia, dalam ekonomi konvensional, kesejahteraan
diartikan sebagai kepuasan diri sebesar besarnya sedang dalam
ekonomi Islam kesejahteraan diartikan sebagai kesuksesan hidup di
dunia dalam menjalankan tugasnya sebagai Kholifah untuk
beribadah kepada Allah. Tiga hal ini menjadi dasar utama dalam
menjalankan ekonomi Islam.
Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Agus Arwani)
127
Filsafat diartikan sebagai cara berfikir dalam menentukan
mana yang baik dan buruk dan secara bijaksana melakukan yang
baik, guna dari filsafat adalah untuk mengetahui hakikat sebenar
benarnya suatu objek sehingga orang memahami dan
mempelajarinya tidak keliru. Salah satu pengetahuan filsafat adalah
epistemologi. Epistemologi akan membantu kita secara tidak
langsung untuk memilih ataupun menyusun pengetahuan yang akan
kita jadikan sebagai dasar dari sikap atau tindakan kita. Akan tetapi,
bukan berarti ketika kita telah memilih atau menyusun suatu
pengetahuan dengan pertimbangan-pertimbangan epistemologis,
pengetahuan kita bisa dipastikan benar, karena saya yakin,
anggaplah ini sebagai pandangan pribadi─ tidak ada orang atau
metode apapun yang bisa menjamin suatu pengetahuan pasti benar,
dan juga karena saya sependapat dengan pandangan bahwa
pengetahuan hanya dianggap sebagai suatu analisis atas
kemungkinan-kemungkinan yang pada gilirannya menjadi landasan
untuk melakukan suatu perbuatan, yakni aspek rasional dari praktek,
dimana saya juga yakin terdapat keputusan-keputusan yang kita buat
yang tidak bisa diterjemahkan sebagai hal yang rasional. Dalam
tulisan ini akan berusaha mengulas tentang epistemologi hukum
ekonomi Islam (muamalah).
PEMBAHASAN
A. Pengertian Epistemologi
Secara etimologi, epistemologi berasal dari kata
Yunani episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan,
sedangkan logos berarti teori, uraian atau alasan. Jadi epistemologi
dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan (Bakhtiyar, 2008:
10). Dengan demikian, epistemologi merupakan salah satu cabang
filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal
mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan.
Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang filsafat
pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber) pengetahuan,
bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut (metodologi) dan
kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut.
RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012. Hlm. 125-146
128
B. Hukum Mu’amalah dan Ekonomi Islam
Hukum mu’amalah merupakan rangkaian dari kata “hukum”
dan kata “mu’amalah”. Kedua itu secara terpisah, merupakan kata
yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an,
juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “hukum mu’amalah” sebagai
suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan
terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata ‘hukum’ secara mandiri
menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang
tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun
orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan
mengikat untuk seluruh anggotanya (Syarifuddin, 2011: 6).
Adapun mu’amalah dari kata ‘amala yu’amilu mu’amalatan
yang berarti: beraksi, bekerja, berproduksi, namun biasanya dengan
kaitan hukumnya kata “mu’amalah” disandingkan dengan kata
“fiqh” yang secara bahasa berarti “pemahaman” (Ali, 1996: 1323).
Adapun pengertian ekonomi Islam yang terdiri dari dua kata
ekonomi dan Islam. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang
mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi,
distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah “ekonomi”
sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οκος (oikos) yang berarti
“keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos) yang berarti
“peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan
sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.”
Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah
orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja
(http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi, 2012: 1).
Menurut M. Akram Kan ekonomi Islam adalah “Islamic
economics aims the study of he human falah (well-being) achieved
by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation
and participation”. Secara lepas dapat diartikan bahwa ilmu
ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang
kebahagian hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan
sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi
yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normatif
(kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif
(mengorganisasi sumber daya alam) (Huda dkk, 2007: 7).
Berkaitan dengan ekonomi dan mu’amalah yaitu di mana
kedua kata tersebut erat kaitannya dengan masalah pendistribusian
Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Agus Arwani)
129
sumberdaya alam khususnya harta sehingga kajian ekonomi Islam
menjadi bagian dari kajian fiqh mu’amalah. Muhammad Yusuf
Musa berpendapat bahwa kajian fiqh mu’amalah itu mencakup
tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan
perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan
kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan dan
bahkan soal distribusi harta waris (Rosyada, 1992: 70). Berdasarkan
hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fiqh mu’amalah adalah
mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha
memperoleh dan memperkembangkan harta, jula beli, hutang
piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat
sesuai keperluan mereka, yang difahami dari dalil-dalil syara’ yang
terinci (Rosyada, 1992: 71).
C. Filsafat Hukum Ekonomi Islam (Mu’amalah)
Filsafat sebagai proses berfikir yang sistematis dan radikal
mempunyai objek material dan objek formal. Objek material filsafat
adalah segala yang ada, baik yang tampak atau yang tidak tampak.
Sebagian ahli filsafat membagi objek material filsafat atas tiga
bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam fikiran,
dan yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat
adalah sudut pandang yang meneyeluruh, radikal, dan rasional
tentang segala yang ada (Bakhtiar, 2008: 1).
Ilmu ekonomi Islam (Islamic economics) memiliki
landasan epistemologis layaknya sebagai disiplin ilmu. Membahas
epistemologi hukum ekonomi Islam berarti mengkaji asal-usul
(sumber) hukum ekonomi Islam, metodologinya dan validitasnya
secara ilmiah.
Pembahasan landasan filosofis untuk ilmu ekonomi Islam
ini terdiri atas dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
Dengan tetap mempergunakan pendekatan historis dan ideologis
(bahkan apologetis) yang cukup kental, pada dimensi ontologis
terlihat bahwa tidak ada alasan untuk menolak eksistensi ilmu
ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu. Substansi rumusan tercermin
dari statemen yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi syari’ah
adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam rangka
memenuhi kebutuhannya.
RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012. Hlm. 125-146
130
Ilmu ini bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam yang
terdapat dalam Al Quran dan Sunnah yang realitas historisnya dapat
ditemukan dalam khazanah literatur keislaman (kitab-kitab fikih dan
qanun) yang materi pembahasannya dimulai sejak masa Nabi sampai
dengan hari ini.
Kekentalan pendekatan historis dan ideologis (dan bahkan
apologetis itu) terlihat pada pembahasan yang mengharuskan orang
untuk kembali melihat kejayaan Islam masa silam. Karena, cukup
banyak bukti bahwa para pemikir muslim merupakan penemu,
peletak dasar, dan pengembang banyak bidang ilmu. Nama-nama
pemikir muslim bertebaran di sana-sini menghiasi area ilmu
pengetahuan, termasuk juga ilmu ekonomi. Para pemikir muslim
klasik itu tidak terjebak dalam pengotak-kotakan berbagai macam
ilmu tersebut seperti yang dilakukan oleh para pemikir saat ini.
Mereka melihat ilmu-ilmu tersebut sebagai “ayat-ayat” Allah yang
bertebaran di seluruh alam.
Dalam pandangan mereka, ilmu-ilmu itu walaupun sepintas
terlihat berbeda-beda dan bermacam-macam jenisnya, namun pada
hakikatnya berasal dari sumber yang satu, yakni dari Yang Maha
Mengetahui seluruh ilmu. Yang Maha Benar, Allah SWT (Karim,
2007: 1). Hal-hal itulah yang “menyebabkan” rumusan dimensi
ontologis ilmu ekonomi Islam .
Pada dimensi epistemologis, secara umum diskusi berkisar
pada substansi masalah yang diungkap oleh tiga mazhab pemikiran
ekonomi Islam dewasa ini; yaitu mazhab Baqir Sadr (Iqtishaduna),
mazhab Mainstream, dan mazhab Alternatif-Kritis. Mazhab Baqir
Sadr berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan
dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam.
Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karenanya berasal dari
filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya
Islam. Menurut mereka, perbedaan filosofis ini berdampak pada
perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi.
Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena
adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber
daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut
jumlahnya terbatas. Mazhab Baqir menolak pernyataan ini, karena
menurut mereka, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang
terbatas. Dalil yang dipakai adalah Al-Qur’an (54: 49). Pendapat
Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Agus Arwani)
131
bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Mazhab ini
berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar,
sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas.
(Adiwarman minta bandingkan pendapat ini dengan teori Marginal
Utility, Law of Diminishing Returns, dan hukum Gossen).
Mazhab Baqir juga berpendapat bahwa masalah ekonomi
muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai
akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang
kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap
sumber daya sehingga menjadi sangat kaya. Sementara yang lemah
tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat
miskin. Karena itu masalah ekonomi bukan karena sumber daya
yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak
terbatas.
Sementara itu, mazhab Mainstream (mazhab kedua)
berbeda pendapat dengan mazhab Baqir, mazhab ini justru setuju
bahwa masalah ekonomi terjadi karena sumber daya yang terbatas
yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas.
Memang benar misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran
beras di seluruh dunia berada pada titik equilibrium. Namun jika kita
berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka sangat mungkin
terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini yang seringkali terjadi.
Dalil yang dipakai adalah al-Qur’an (2: 155 dan 102: 1-5). Dengan
demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir
tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional.
Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi munculnya masalah
ekonomi. Bila demikian, di manakah letak perbedaan mazhab
Mainstream ini dengan ekonomi konvensional?
Perbedaannya terletak dalam cara menyelesaikan masalah
tersebut. Dilema sumber daya yang terbatas versus keinginan yang
tak terbatas memaksa manusia untuk melakukan pilihan-pilihan atas
keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas
pemenuhan keinginan, dari yang paling penting sampai yang paling
tidak penting. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan
skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing.
Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama, boleh juga
mengabaikannya. Hal demikian dalam bahasa Al-Qur’an disebut
“pilihan dilakukan dengan mempertaruhkan hawa nafsunya”.
RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012. Hlm. 125-146
132
Tetapi dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini tidak
dapat dilakukan semaunya saja. Perilaku manusia dalam setiap aspek
kehidupannya termasuk ekonomi selalu dipandu oleh Allah lewat
Quran dan Sunnah. Tokoh-tokoh mazhab ini di antaranya M. Umer
Chapra, M.A. Mannan. M. Nejatullah Siddiqi, dan lain-lain.
Mazhab ketiga adalah mazhab Alternatif-Kritis. Mazhab
yang di antara pelopornya adalah Timur Kuran (Ketua Jurusan
Ekonomi di University of Southern California) dan Jemo (Yale,
Cambridge, Harvard, Malaya) ini mengritik dua mazhab
sebelumnya. Mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha
untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah
ditemukan oleh orang lain. Sementara mazhab Mainstream
dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan
menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta
niat.
Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka
berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan
terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga kepada ekonomi
Islam itu sendiri. Mereka yakin Islam pasti benar, tetapi ekonomi
Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil
penafsiran orang Islam atas Al-Qur’an dan As-Sunnah, sehingga
nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan
oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana
yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional (Karim, 2002: 5).
Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem
ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada
dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya
tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi,
pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan
sebagainya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle:
yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi
Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia
lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan
ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan
sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang
relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang
kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia.
Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental
Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Agus Arwani)
133
sebagai perangkat peraturan permainan (rule of game) suatu
kegiatan (http://shariaeconomics.wordpress.com, Agustianto , 2012:
1).
Salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem
ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada
falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi
Islam , nilai-nilai ekonomi bersumber Al-Qur’an dan hadits berupa
prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus
pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam
lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam
setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu
mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam .
Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi
kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi Islam bukan pula
berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak
belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis
yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya
serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk
perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di
transaksikan (http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah, 2012:
1). Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan
bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan
kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada setiap pelaku usaha
Syari’ah membimbing aktivitas ekonomi, sehingga sesuai
dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing
aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan
moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar
dari iman akan membentuk integritas yang membentuk good
corporate governance dan market disiplin yang baik
(http://shariaeconomics.wordpress.com, Agustianto, 2012: 2).
Filsafat hukum fiqh mu’amalah atau falsafah al-tasyri’ fî almu’âmalat
istilah sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam
meliputi tujuan hukum (maqâshid), prinsip hukum (mabâdi’ atau
mâhiyat), asas hukum atau usus al-hukm, kaidah hukum, dan
wasatiyyât wa al-harâkiyah fî alhukm (Atang, 2011: 142).
Sedangkan Hasbi Ash Shiddieqy menambahkan ciri khas, serta
watak dan tabi’at yang merupakan landasan pembentukan dan
RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012. Hlm. 125-146
134
pembinaan hukum Islam (Atang, 2011: 37). Maka berdasarkan hal
tersebut dalam makalah ini penulis akan membahas tujuan,prinsip,
asas, kaidah, dan ciri khas serta tabi’at sebagai substansi dari filsafat
hukum mu’amalah.
D. Prinsip Hukum Ekonomi Islam
- Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid. Prinsip ini merupakan
fondasi hukum Islam, yang menekankan bahwa:
a. Harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah
sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperolehnya dan
mengelolanya dengan baik (al-thayyibât) dalam rangka dan
mencari kemanfaatan karunia Allah (ibtighâ min fadhillah).
b. Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah.
Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan.
Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada
Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari’at
Allah (Qardhawi, 1987 dan Shomad, 2010: 86). - Prinsip Keadilan, Mencakup seluruh aspek kehidupan,
merupakan prinsip yang penting (Permono, 2008: 45).
Sebagaimana Allah memerintahkan adil di antara sesama
manusia dalam banyak ayat antara lain:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pelajaran” (QS. an-Nahl: 90)
“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah
untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orangorang
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya
harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya
saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka
terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka
tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. al-Hasyr: 9) - Prinsip al-Ihsân (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada
orang lain lebih daripada hak orang lain itu.
Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Agus Arwani)
135 - Prinsip al-Mas’ûliyah (accountabillty), pertanggungjawaban
yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggungjawaban
antara individu dengan individu (mas’ûliyah al-afrâd),
pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas’ûliyah almujtama’).
Manusia dalam masyarakat diwajibkan
melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan
anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab
pemerintah (mas’ûliyah al-daulah) tanggung jawab ini
berkaitan dengan baitul mal (Permono, 2008: 78). - Prinsip keseimbangan. Prinsip al-Wasathiyah (al-‘itidal,
moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi
dengan batas-batas tertentu. Syari’at menentukan keseimbangan
kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. - Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi
akhlakul kariimah.
a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi
harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek
akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi
yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak
ketiga dilarang.
c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini
menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus
didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
Sebagaimana kaidah fiqhiyah: “bila bertentangan antara
kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka
diutamakan kepentingan kemaslahatan sosial”.
d. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat,
transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut
syariat dilarang.
e. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
f. Prinsip suka sama suka (saling rela, ‘an taradhin). Prinsip ini
berlandaskan pada firman Allah Swt:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka
di antara kamu..” (QS. an-Nisâ’: 29).
g. Prinsip Milkiah, kepemilikan yang jelas.
RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012. Hlm. 125-146
136
h. Prinsip Tiada Paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang
bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan
transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma
keadilan dan kemaslahatan masyarakat (Permono, 2008: 78-
80).
E. Asas Hukum Ekonomi Islam - Tabâdul al-manâfi (pertukaran manfaat), kerjasama
(musyârakah), dan kepemilikan
Asas pertukaran manfaat (tabâdul al-manâfi) difahami dari QS.
al-Imrân: 191. Ayat ini menerangkan bahwa segala yang
diciptakan oleh Allah Swt memiliki nilai kebaikan dan manfaat
bagi manusia. Firman Allah adalah aturan dan norma hukum
yang bertujuan terciptanya kebaikan (al-mashâlih) manusia,
dunia dan akhirat. Norma hukum tersebut oleh para ulama
diinterpretasi sehingga melahirkan, salah satunya, norma fiqh
muamalah. Norma fiqh muamalah sebagai bagian norma hukum
Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu al-mashâlih. Almashalih
dapat diartikan manfaat atau kebaikan (Permono,
2008: 160). Yang dimaksudkan untuk dapat mendistribusikan
secara merata kepada seluruh manusia, dan seluruh elemen
masyarakat, bukan sebuah monopoli demi kepentingan
perorangan atau kelompok.
Pertukaran manfaat mengandung pengertian
keterlibatan orang banyak, baik secara individual maupun
kelembagaan. Oleh karenanya, dalam pertukaran manfaat
terkandung norma kerjasama (al-musyârakat). Disamping itu,
pertukaran manfaat terkait dengan hak milik (haq al-milk)
seseorang, karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam
benda yang dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak
hanya ada pada Allah Swt, sementara manusia hanya memiliki
hak pemanfaatan. Proses pertukaran manfaat melalui norma almusyârakat
dan norma haq al-milk berakhir di norma alta’âwun
(tolong- menolong). Dalam Islam al-ta’âwun hanya
terjadi dalam kebaikan dan ketaqwaan (al-khairât atau al-birr
wa al-taqwâ) serta dalam hal yang membawa manfaat bagi
semua (Hakim, 2011: 160-161).
Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Agus Arwani)
137 - Pemerataan kesempatan, ‘an tarâdhin (suka sama suka atau
kerelaan) dan ‘adam al-gharâr (tidak ada penipuan atau
spekulasi)
Asas pemerataan adalah kelanjutan, sekaligus salah satu
bentuk penerapan prinsip keadilan dalam teori hukum Islam .
Pada tataran ekonomi, prinsip ini menempatkan manusia
sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama untuk
memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya ekonomi
sesuai dengan kemampuannya. Di samping itu, asas ini adalah
wujud operasional ajaran Islam tentang perputaran harta yang
tidak boleh hanya berkisar dikalangan orang kaya (al-aghnia),
sehingga atas dasar ini hak-hak sosial dirumuskan. Rumusan
hak-hak sosial di antaranya ialah teori perpindahan hak milik,
sewa menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan utang piutang.
Teori perpindahan hak milik diimplementasikan oleh hukum
Islam dengan, contoh: jual beli yang bisa berupa akad
murâbahah, salam atau ishtinâ’, zakat infaq, shadaqah, hibbah,
dan waris, sewa menyewa dengan al-isti’ârat gadai dengan alrahn,
dan pinjam meminjam dengan al-qardh. Teori-teori ini
adalah sarana untuk menciptakan iklim perekonomian yang
sehat sehingga lalu lintas perniagaan bisa dirasakan oleh semua
lapisan masyarakat secara merata, tanpa adanya monopoli pihak
tertentu.
‘An tarâdhin merupakan salah satu asas fiqh mu’amalah.
Ia berarti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa
berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, dan atau
kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi
obyek perikatan, serta bentuk muamalah lainnya. Ia adalah salah
satu prasyarata keabsahan transaksi bermuamalah di anatara
para pihak yang terlibat. Disamping itu, ia merupakan
kelanjutan dari azas pemerataan, dan bersinergi dengan asas
‘adam al-gharâr, arinya prilaku ‘an tarâdhin memungkinkan
tertutupnya sifat-sifat gharâr dalam berbagai bentuk transaksi
mu’amalah. Hal ini dapat terjadi, karena ’adam al-gharâr
merupakan kelanjutan dari ‘an tharâdhin. Al-gaharâr ialah
sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas apakah ia ada atau
tidak ada. Dalam gharâr ada unsur spekulasi bahkan penipuan
yang dapat menghilangkan ‘an taradhin. ‘adam al-gharar
RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012. Hlm. 125-146
138
mengandung arti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak
boleh ada unsur tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah
satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga
menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu
transaksi. - Al-bir wa al-taqwâ (Kebaikan dan taqwa)
Asas al-birr wa al-taqwâ merupakan asas yang
mewadahi seluruh asas muamalah lainnya. Yaitu segala asas
dalam lingkup fiqh mu’amalah dilandasi dan diarahkan untuk
al-birr wa al-taqwâ. Al-birr artinya kebijakan dan berimbang
atau proporsional atau berkeadilan (Hakim, 2011: 182).
Hukum Islam melalui asas kebaikan dan ketaqwaan
menekankan bentuk-bentuk muamalat dalam kategori ‘an
tarâdhin, ‘adam al-gharâr, tabâdul al-manâfi’, dan pemerataan
adalah dalam rangka pemenuhan dan pelaksanaan saling
membantu antara sesama manusia untuk meraih al-birr wa altaqwâ.
Islam memberlakukan asas ini dalam semua aturan
bermuamalah, termasuk ekonomi perbankan syari’ah, agar
dipedomani oleh seluruh umat manusia tanpa melihat latar
belakang kelompok dan agama yang dianut. Ia baru diboleh
tidak dipedomani hanya untuk memeperlakukan orang kafir
yang memerangi, membunuh dan mengusir umat Islam dari
tempat tinggal mereka.
Prinsip hukum Islam sebagai asas atau pilar kegiatan
usaha dan pedoman perbankan syari’ah dalam mencapai
tujuannya itu berkohorensi dengan al-birr wa al-taqwa. Artinya
asas-asas hukum Islam seperti ’an taradhin, tabadul manafi’,
‘adam al-gharar, ta’awun, al-adl berorientasi kepada
pemenuhan al-birr wa al-taqwa.
F. Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Mu’amalah)
Teori ekonomi Islam dibangun dari masalah faktual,
sehingga kedekatan teori dengan teori lain, teori dengan praktek,
saling berkaitan dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun
bukan berdasarkan pandangan manusia sebagai makhluk ekonomi
tetapi berdasarkan pandangan manusia yang diciptakan Tuhan
Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Agus Arwani)
139
dengan berbekalkan fitrah. Dan didasarkan atas empat aksioma
yaitu; equilbrium, free-will, unity, dan responbility.
Epistemologi Islam mengambil titik tolak Islam sebagai
subjek untuk membicarakan filasafat pengetahuan, maka di satu
pihak epistemologi Islam berpusat pada Allah, dalam arti Allah
sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Di lain
pihak, epistemologi Islam berpusat pula pada manusia, dalam arti
manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan (kebenaran). Di sini
manusia berfungsi subyek yang mencari kebenaran. Manusia
sebagai khalifah Allah berikhtiar untuk memperoleh pengetahuan
sekaligus memberi interpretasinya.
Menurut Chouwdhury sumber utama dan permulaan dari
segala ilmu pengetahuan (primordial stock of knowledge) adalah al-
Qur’an, sebab ia merupakan alam Allah. Pengetahuan yang ada
dalam al-Qur’an memiliki kebenaran mutlak (absolute), telah
mencakup segala kehidupan secara komprehensif (complete) dan
karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (irreducible). Akan
tetapi, al-Qur’an pada dasarnya tidak mengetahui pengetahuan yang
praktis, tetapi lebih pada prinsip-prinsip umum. Ayat-ayat al-Qur’an
diimplementasikan dalam perilaku nyata oleh Rasulullah, karena itu
al-Sunnah juga adalah sumber ilmu pengetahuan berikutnya. Al-
Qur’an dan Sunnah kemudian dapat dielaborasi dalam hukumhukum
dengan menggunakan metode epistemological deduction,
yaitu menarik prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam kedua
sumber tersebut untuk diterapkan dalam realitas individu
(Muhammad, 2005: 5).
Selanjutnya dalam epistemology hukum ekonomi Islam
diperlukan ijtihad dengan menggunakan rasio/akal. Ijtihad terbagi
kepada dua macam, yaitu ijtihad istinbathi dan ijtihad tathbiqi.
Ijtihad istinbathi bersifat deduksi, sedangkan ijtihad tathbiqi bersifat
induksi. Dari segi kuantitas orang yang berijtihad, ijtihad dibagi
kepada dua, yaitu ijtihad fardi (individu) dan ijtihad jama’iy
(kumpulan orang banyak). Ijtihad yang dilakukan secara bersama
disebut ijma’ dan dianggap memiliki tingkat kebenaran ijtihad yang
paling tinggi.
Dalam membicarakan epistemologi hukum ekonomi Islam,
digunakan metode deduksi dan induksi. Ijtihad tahbiqi yang banyak
mengunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih
RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012. Hlm. 125-146
140
operasional, sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris.
Selanjutnya, dari keseluruhan proses ini –yaitu kombinasi dari
elaborasi kebenaran wahyu Allah dan As Sunnah dengan pemikiran
dan penemuan manusia yang dihasilkan dalam ijtihad akan
menghasilkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Jika
diperhatikan, maka sesungguhnya Shuratic proses ini merupakan
suatu metode untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang memiliki
akar kebenaran empiris (truth based on empirical process).
Selanjutnya, dari sudut pandang epistemologi dapat
diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan
(empirisme) terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian
digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil
kesimpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini, ilmu ekonomi
menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif . Perubahan dan
keajegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang
dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat
menjawab berbagai masalah ekonomi. Sebagai sebuah contoh dapat
dilihat dari teori permintaan (demand) dalam ilmu ekonomi yang
berbunyi “apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka
harga barang tersebut secara otomatis akan menjadi naik” . Teori
tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang
diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi. Berdasarkan cara
kerja yang demikian, penemuan teori-teori ilmu ekonomi
dikelompokkan ke dalam context of discovery (Naqvi, tt: 48-56).
Berbeda dengan hal itu, fiqh mu’amalat diperoleh melalui
penelusuran langsung terhadap al-Qur’an dan Hadits oleh para
fuqaha. Melalui kaedah-kaedah ushuliyah, mereka merumuskan
beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi
umat. Rumusan-rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran
(rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor yang
disebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premispremis
minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar.
Dengan demikian, fiqh mu’amalat menggunakan penalaran yang
bersifat kualitatif .
Salah satu contoh yang dapat dikemukakan dalam kasus ini
adalah kaedah ushuliyah yang berbunyi “al-ashlu fî al-asyyai alibâhah
illa dalla dalîlu ‘alâ tahrîmihi (asal dari segala sesuatu
Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Agus Arwani)
141
adalah dibolehkan kecuali datang sebuah dalil yang
mengharamkannya). Jika diterapkan dalam ilmu ekonomi, maka
seluruh transaksi bisnis pada dasarnya diperbolehkan jika tidak ada
nash yang mengharamkannya. Pelarangan terhadap praktek bunga
dan riba dalam perbankan konvensional hanya disebabkan adanya
beberapa nash yang mengharamkannya (misalnya lihat QS al-
Baqarah:275). Cara kerja seperti ini dalam filsafat ilmu dikenal
dengan context of justification.
Munculnya problem epistemologis sebagaimana disebutkan
di atas bersumber dari paradigma metodologis yang disusun oleh
para ulama mutaqaddimin. Bagi para ulama mutaqaddimin,
misalnya, penyelidikan terhadap hukum didasarkan atas prinsip
tab’iyyah al-aql li an-naql . Ini berarti bahwa analisis hukum adalah
naqli atau analisis teks sesuai dengan anggapan tidak ada hukum di
luar teks-teks naqliyah. Sementara itu, mereka tidak pernah
mengembangkan suatu metode analisis sosial dan historis yang
terartikulasi dengan baik, meskipun al-Ghazali telah membuat suatu
paradigma pemaduan wahyu dan ra’yu dengan mengembangkan
teori mashlahat dengan dasar logika induksi yang sesungguhnya
memberi peluang bagi pengembangan analisis sosial. Dalam
prakteknya, al-Ghazali kemudian al-Syatibi sebagai dua tokoh
mashlahat dalam hukum Islam akhirnya jatuh juga dalam analisis
tekstual seperti ulama-ulama lainnya.
Analisis tekstual tersebut berkembang di kalangan ulama
fuqaha secara konsisten dengan metodologi deduksi sebagai pilar
utamanya. Padahal, prasyarat perkembangan sebuah ilmu
pengetahuan adalah dengan menggabungkan metode deduksi dan
induksi secara bersamaan. Sejarah perkembangan hukum Islam,
metode induksi-deduksi juga dilakukan oleh Imam Syafi’i ketika dia
melontarkan ijtihad baru berupa qaul jadîd untuk menggantikan qaul
qadîm-nya. Perubahan fatwa Imam Syafi’i itu lebih didasarkan atas
perbedaan lingkungan geografis kota Basrah dan kota Mesir.
Perbedaan lingkungan geografis itu kemudian disesuaikan dengan
kaedah deduktif dalam ilmu ushul fiqh yang berbunyi “taghayyar alahkâm
bi al-taghyar al-azminah wa al-amkinah”. Perbedaan antara
ilmu ekonomi dan fiqh mu’amalat dapat ditelurusi lebih dalam dari
aspek aksiologisnya. Ilmu ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk
membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012. Hlm. 125-146
142
Sedangkan fiqh mu’amalat berfungsi untuk mengatur hukum
kontrak (‘aqad) baik yang bersifat sosial maupun komersil .
Secara pragmatis dapat disebutkan bahwa ilmu ekonomi
lebih berorientasi materialis, sementara fiqh mu’amalat lebih
terfokus pada hal-hal yang bersifat normatif. Atau dengan kata lain,
ilmu ekonomi mempelajari teknik dan metode, sedangkan fiqh
mu’amalat menentukan status hukum boleh tidaknya sebuah
transaksi bisnis.
Di samping problem epistemologis dalam filsafat ilmu yang
disebutkan di atas, ilmu ekonomi Islam juga mendapat tantangan
yang cukup berat dari ilmu ekonomi konvensional. Hal ini terjadi
mengingat ilmu ekonomi yang berkembang di dunia Barat dilandasi
dengan kebebasan individu dalam melakukan kontrak dengan syarat
tidak merugikan satu sama lain. Konsep-konsep ekonomi
konvensional versi Barat perlu diredefinisi agar dapat disesuaikan
dengan kebutuhan syari’at Islam . Di antara konsep-konsep tersebut
antara lain: - Konsep harta
Masalah yang timbul dalam konsep harta adalah bahwa
ilmu ekonomi konvensional tidak mengenal adanya nilai dalam
pemilikan harta. Sejauh dapat menimbulkan nilai ekonomis, segala
sesuatu dapat diakui sebagai harta. Tidak heran bila barang-barang
haram seperti minuman keras dan daging babi termasuk properti
yang sah untuk dijadikan sebagai salah satu komoditi bisnis. - Konsep Uang
Pembahasan dalam fiqh mu’amalat mengasumsikan bahwa
uang yang digunakan masyarakat adalah uang riil (real money) yaitu
emas dan perak. Padahal sejak jaman penjajahan, uang emas dan
perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Sebagai gantinya uang
kertas menjadi alat tukar yang berlaku di tengah masyarakat. Para
ulama berbeda pendapat tentang hukum uang kertas ini. Ada yang
menganggap bahwa uang kertas tidak diterima dalam syariah karena
bukan harta riil dan ada pula yang dapat menerimanya.
Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Agus Arwani)
143 - Konsep Bunga dan Riba
Dalam ilmu ekonomi, bunga merupakan asumsi yang tidak
lagi menjadi bahan perdebatan meskipun sampai saat ini para
ekonom masih sulit mencari justifikasi terhadapnya. Dalam ilmu
fiqh mu’amalat istilah ini tidak dikenal meskipun pembahasan
tentang hukum riba boleh dikatakan telah selesai dan para ulama
sepakat mengharamkannya . Dengan konsep uang kertas (abstract
money), konsep bunga dan riba menjadi pembahasan yang
bekelanjutan. - Konsep Time Value of Money
Sebagian besar teori tentang menajemen keuangan
dibangun berdasarkan konsep nilai dan waktu dari uang yang
mengasumsikan bahwa nilai uang sekarang relatif lebih besar
ketimbang di masa yang akan datang. Sedangkan di sisi lain, tidak
didapati penjelasannya dalam fiqh mu’amalat meskipun perdebatan
tentangn jual beli tangguh (ba’i mu’ajjal) termasuk diskusi yang
tidak sedikit di antara para ulama. - Konsep Modal
Modal dalam pengertian ilmu ekonomi adalah segala
benda, baik yang fisik maupun yang abstrak, yang memiliki nilai
ekonomis dan produktif. Termasuk dalam pengertian ini adalah uang
dan intellectual property right. Dalam fiqh mu’amalat klasik,
pengertian modal terbatas pada benda fisik. Uang hanya dapat
berperan sebagai alat tukar. Apabila ia ingin menjadi modal yang
digunakan untuk memperoleh keuntungan ia harus terlebih dahulu
diubah ke dalam bentuk fisik.
6.Konsep Lembaga
Ilmu ekonomi tidak mempersoalkan adanya individual
entity atau abstract entity. Berbeda halnya dengan fiqh mu’amalat
yang objeknya kepada mukallaf secara individual. Hal ini akan
membawa dampak bagi analisa tentang kepemilikan dan
hubungannnya dengan kepemilikan .
Problem epistemologis ilmu ekonomi Islam dan tantangan
yang diberikan oleh ilmu ekonomi konvensional yang disebutkan di
atas dapat berimplikasi, baik secara langsung maupun tidak
RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012. Hlm. 125-146
144
langsung, kepada out put yang dihasilkan. Fiqh mu’amalat yang
diajarkan di ekonomi Islam tidak mampu untuk menghasilkan para
sarjana muslim yang diterima oleh dunia kerja. Alasannya adalah
bahwa skill dan penguasaan terhadap ekonomi real lebih dibutuhkan
sektor industri dan dunia kerja dibandingkan dengan keahlian dalam
masalah istimbath al-ahkam.
Di samping itu, masih sulit dibayangkan alumni jurusan
fiqh mu’amalat mampu memimpin sebuah lembaga keuangan
syari’ah seperti bank, asuransi, pasar modal, bahkan lembaga zakat
dan wakaf. Demikian juga dunia perbankan, asuransi, dan pasal
modal. Sektor ini lebih membutuhkan sarjana-sarjana yang
menguasai ilmu-ilmu praktis seperti akuntansi, statistika, dan
matematika ekonomi. Penguasaan terhadap ilmu-ilmu praktis
menjadi hal yang sangat esensial mengingat modal yang diputarkan
dalam bidang tersebut hanya dapat dikalkulasikan dengan ilmu-ilmu
tersebut. Perusahaan-perusahaan komersil tentu tidak mau rugi
hanya dikarenakan miss management yang seharusnya tidak terjadi
bila mereka mempekerjakan orang-orang yang menguasai bidang
tersebut secara baik.
KESIMPULAN
Hukum Ekonomi Islam (mu’amalah) merupakan ilmu yang
mempelajari segala prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan
dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasanlandasan
syariah sebagai rujukan berprilaku dan kecenderungankecenderungan
dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi
dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah
mekanisme ekonomi (muamalah) yang khas dengan dasar-dasar nilai
ilahiyah. Filsafat hukum fiqh mu’amalah atau falsafah al-tasyrî’ fî al
mu’âmalat istilah sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam
meliputi tujuan hukum (maqâshid), prinsip hukum (mabâdi’ atau
mâhiyat), asas hukum atau usus al-hukm, kaidah hukum, dan
wasatiyyat wal harakiyah fî alhukm.
Kesempurnaan Islam ini tidak saja disebutkan dalam al-
Qur’an, namun juga dapat dirasakan baik itu oleh para ulama dan
intelektual muslim sampai kepada non muslim. Seorang orientalis
paling terkemuka bernama H.A.R Gibb mengatakan, “Islam is
Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Agus Arwani)
145
much more than a system of theologi its a complete civilization”
(Islam bukan sekedar sistem theologi, tetapi merupakan suatu
peradaban yang lengkap).
Nilai-nilai dasar ini akan membangun kerangka sosial, legal
dan tingkah laku dari sistem dalam mencapai tujuan atau hasil
tertentu yang memiliki nilai yang diprioritaskan serta menjadi
lifestyle yang khas yang bertentangan dengan kapitalis dan sosialis
yang memandang ekonomi dari sudut keduniaan atau yang bersifat
materi dari kehidupan manusia baik yang menyangkut dasar maupun
kebutuhan yang lain.
DAFTAR PUSTAKA
Athabik, Ali. Kamus Al’ashr, Yogyakarta: Multi Kaya Grafika.
1996.
Bakhtiyar, Amsal. Filsafat ilmu, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
Hakim, Atang Abd, Fiqh Perbankan Syari’ah, Bandung; Refika
Aditama, 2011.
Huda, Nurul dkk. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis,
Jakarta: Kencana. 2007.
Karim, Adiwarman, Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT raja Grafindo
Persada, 2007.
Karim. Adiwarman Azwar, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi
Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002.
Muhammad, Ekonomi Mikro (Dalam Persfektif Islam), Yogyakarta:
BPFE, 2005.
Naqvi, Syed Nawab Haider. Ethics and Economics an Islamic
Synthesis, The Islamic Foundation, London
Permono, Sjaichul Hadi, Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan
Sosial. Surabaya: Aulia, 2008.
Qardhawi, M. Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam., Jakarta:
Gema Insani Press, 1987.
Rosyada, Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Rajawali
Press, 1992.
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid 1, Jakarta: Kencana.
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah
RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012. Hlm. 125-146
146
http://shariaeconomics.wordpress.com/2012/10/04/58/ Agustianto, - Filsafat Ekonomi Islam … Diakses 11.20. Kamis 4
Oktober 2012
View publication stats
Maidina Blog 